MELAWI, JARI – Ketertarikan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk mengadopsi skema Transfer Anggar baca selengkapnya...
MELAWI, - Pemerintah Kabupaten Melawi mendukung terkait dengan gagasan Transfer Anggaran Kabupaten B baca selengkapnya...
KUBU RAYA, - Kabupaten Kubu Raya kembali mengimplementasikan skema Transfer Anggaran Kabupaten Berba baca selengkapnya...
Kubu Raya – Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Nanas, Desa Kalibandung mendapat pendanaan baca selengkapnya...
Gerakan penanaman mangrove di desa Sungai Nibung bersama beberapa LSM lainnya. Kegiatan yang dibesut oleh WWF Indonesia Program Kalimantan Barat ini, merangkul banyak LSM di Kalbar untuk bers
Foto bersama stakeholder dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperingati hari bumi dengan menanam mangrove di sekitar kawasan mangrove pantai Tengkuyung, Desa Sungai Nibung.
Penanaman mangrove di Desa Batu Ampar bersama para pelajar SMA//SMK pada Maret 2018 lalu.
Anak-anak SMA/SMK Batu Ampar, bersenda gurau di sela-sela penanaman mangrove.
Setiyo Haryani, Dishut Provinsi Kalbar. Memberikan materi terkait dengan perhutanan sosial di kantor desa Kalibandung, Kubu Raya.
Anita, KPH Kubu Raya, juga ikut dalam memberikan materi terkait dengan percepatan Perhutanan Sosial di Kab Kubu Raya.
Kegiatan ini dihadiri oleh setiap elemen yang ada di desa Kalibandung. Baik dari BPD, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan RT/RW. Dengan harapan masyarakat mengetahui tentang LPHD dan Hutan De
Terpilihnya pengurus inti LPHD Kalibandung. Dari kiri, Dwi Yulfikar (Seketaris) Tengah, Usman (Ketua LPHD) dan kanan Ramlan (Bendahara)
FGD ini berjudul "Memastikan Legalitas Perijinan Konsesi Sawit PT. BLKS Di Desa Kali Bandung" dilaksanakan di Hotel Santika(04/06/2018), mengundang BPKH Wilayah III Kalimantan, KPH Kab. Kubu
FGD ini dilaksanakan tanggal 8 Juni 2018. Saat ini JARI Indonesia Borneo Barat melalui dukungan program TFCA Kalimantan sedang melakukan pengumpulan data tentang keberadaan pesut dan kondisi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat memberikan beberapa arahan dan informasi sekaligus menanggapi terkait dengan Focus Group Discussion, "Mendorong Adanya Kebijakan
Kelompok ibu-ibu yang terdiri dari PKK, pengajian dan kader posyandu/puskesmas berdiskusi mengenai pentingnya pengetahuan akan keterbukaan informasi publik ditingkat desa. Diskusi ini berlang
Kegiatan ini berlangsung di kantor desa Teluk Empening bersama kelompok ibu-ibu PKK dan pengajian serta beberapa kader posyandu/puskesmas desa Teluk Empening. Diskusi ini membahas mengenai pe
Diskusi ini sama dengan agenda di desa Teluk Empening dan Kalibandung. Betapa pentingnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa. (06/07/2018)
Untuk memastikan agar terbitnya surat edaran cukup efektif dalam mendorong keterbukaan informasi publik, maka sasaran sosialisasi tidak hanya pada badan publik terkait. Masyarakat pun berhak
Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018 bersama JARI Indonesia Borneo Barat dan Komisi Informasi Kalbar dengan latar belakang sepanjang tahun 2015 – 2017, jumlah sengketa informas
Kunjungan kali ini (10/08/2018) bersama JARI Indonesia Borneo Barat dan Komisi Informasi Kalbar masih membahas hal yang sama dengan kunjungan pada Tribun Pontianak dan Ruai TV. Dengan tereksp
Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan – dana reboisasi yang selanjutnya di sebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. Penge
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kalibandung bersama JARI Indonesia Bornoe Barat dan Masyarakat menanam berbagai jenis tanaman Holtikultura di Dusun Pulau Maju, Desa Kalibandung, Kecamatan
T erbangunnya gerakan masyarakat menjalankan hak-hak pengawasan terhadap keseluruhan proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.
"Memperjuangkan proses pembangunan secara transparan dan akuntabel; mengembangkan mekanisme pengawasan pembangunan berbasis komunitas; memeperkuat kapasitas komunitas menjalankan pengawasan pembangunan; mengembangkan jaringan gerakan pengawasan pembangunan berbasisi komunitas; mendorong terwujudnya good governance, dan sistem pengelolaan kekuasaan yang terbuka dan tangggap terhadap masyarakat"