Antisipasi Kebocoran Anggaran, Pemkab Kubu Raya MoU dengan Kejari Mempawah

KUBU RAYA – Sejumlah kasus dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara di Legislatif dan Eksekutif tengah diproses pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah.

Kasus itu, ada yang sudah berjalan dilimpahkan bahkan sudah diputuskan.

“Seperti kasus kominfo Kubu Raya sudah ada putusan. Sementara yang lainnya masih dalam proses, makanya kami belum bisa sebutkan. Tapi yang jelas kasus ini, di Legislatif dan Eksekutif ada,” kata Kajari Mempawah, Dwi Agus Arfianto, dalam acara nota kesepahaman Kejari Mempawah dengan Pemerintah Kubu Raya, di ruang rapat Bupati Kubu Raya, Kamis (16/3/2017).

Kajari menerangkan untuk penanganan dugaan tipikor yang merugikan keungan negara ada klasifikasinya. Semenjak adanya inpres tahun 2001 harus mengedepankan mekanisme adanya laporan dari instasi terkait di daerah dalam dugaan terjadi penyimpangan dan kerugian negara.

“Jadi untuk kasus dugaan tipikor dan merugikan keungan negara ini ada beberapa yang kita tangani bahkan sudah ada yang diputuskan dan kita limpahkan. Tapi itu sebelum tahu 2016. Jika memang terjadi di 2016 keatas maka kita akan melalui pendekatan mekanisme dari instansi terkait dalam hal ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar bisa segera ditanggulangi,” jelasnya.

Sedangkan untuk kasus yang sedang dalam penanganan pada pejabat di Kubu Raya baik eksekutif dan legislatif sedang berjalan.

“Tapi kita belum bisa beberkan, masih dalam tahap penyelidikan jadi belum bisa kita berikan keterangan. Kita juga masih konsen pada pendampingan pengawalan kasus pada tahun 2016 keatas,” imbuhnya.

Sementara kejaksaan sebagai posisi pengacara negara akan memaksimalkan dibidang perdata dan datun kepada pihak Pemda Kubu Raya. Termasuk untuk beberapa pembangunan paket-paket fisik pembangunan di Kubu Raya.

“Kami harapkan dimintakan adanya Tim Pendampingan, Pengawalan, Pelaksanaan Daerah (TP4D) dilapangan. Tim TP4D akan maksimal memberikan eksestensi dalam memberikan pendampingan dan pengawalan sampai ke pekerjaan fisik. Yang kita harapkan tidak akan terjadi kebocoran anggaran dan meminimalisir terjadi tingkat kebocoran tadi. Sehingga kebocoran ini dapat terserap ke anggaran dan berimbas pada pekerjaan fisik yang lebih maksimal,” pungkasnya.

Sumber

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *