GENDER MAINSTREAMING

D E T A I L   A R T I K E L

Kembalikan Kedaulatan Pengelolaan Hutan Pada Masyarakat

“Saya sadar bahwa harapan memperoleh keuntungan dan manfaat dari eksploitasi hutan sejak akhir 60-an dan awal 70-an, tidak menghasilkan apa-apa. Makin banyak uang terlibat dalam bisnis kehutanan. Sudah banyak laba yang di raup. Dan banyak hutan semakin buruk kondisinya. Tetapi pembangunan kehutanan hanya menguntungkan segelintir orang. Efek berganda ditiadakan. Kesejahteraan rakyat tidak menyebar. Masyarakat pedesaan semakin miskin dan jumlahnya membengkak,” (Testimoni Jack Westoby, Seorang Ekonom Kehutanan FAO pada tahun 1968), Dikutip melalui buku Social Forestry Kementrian Kehutanan, 2010.

Testimoni Jack Westoby, menjadi sangat relevan ketika pada 2016 lalu, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Yogyakarta membuat sebuah analisis. Sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan hutan. Dan sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya masuk dalam klasifikasi penduduk miskin. Dari data tersebut diketahui sekitar 6 juta jiwa penduduk memiliki pancaharian langsung dari hutan dan sekitar 3,4 juta jiwa diantaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Lalu, bagaimana dengan Kalbar. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalbar, jumlah penduduk miskin di Kalbar berjumlah 381,92 ribu orang dengan pendapatan per bulan kurang lebih 300 ribu rupiah.  Dan tersebar pada desa yang tertinggal, terdalam dan terisolir yang rata-rata tinggal di kawasan pesisir hutan. Berangkat dari itu semua, gagasan penulis kemudian mencoba menjawab tantangan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial.

Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan UU No. 41 Tahun 1999 yang merupakan revisi UU Kehutanan No. 5 Tahun 1967. UU 41/1999 mempunyai kandungan yang  cukup padat mengenai partisipasi serta pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat, namun secara tekstual partsipasi serta  pengakuan dan penghormatan tersebut  terlihat kabur dan hanya berupa assesori dan pelengkap saja. Meskipun demikian UU 41/1999 telah meletakkan landasan hukum mengenai pemanfaatan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.  Pengaturan mengenai hal tersebut dijumpai pada penjelasan pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan. Dikatakan bahwa pemanfaatan hutan negara yang tujuan utamanya untuk memberdayakan masyarakat diberi istilah dengan hutan kemasyarakatan.

Walaupun pada dasarnya, landasan hukum tentang pengelolaan hutan yang lestari menuai proses yang panjang. Berangkat dari era Presiden SBY merevisi PP 34/2002 yang merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden SBY mengenai restrukturisasi sektor pertanian dalam hal ini kehutanan. Dan kemudian dilanjuti pada era Presiden Joko Widodo dengan menindaklanjuti PP No. 6 tahun 2007 jo No. 3 tahun 2008 sebagai buah lahirnya Permen LHK No. P.32 tahun 2015 tentang Hutan Hak dan Permen LHK No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Yang kemudian pada PP ini juga melahirkan definisi perhutanan sosial, yakni “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial.” Tentunya amanah ini harus dipahami sebagai sebuah gagasan (baca: take action) bukan sebagai definisi atau slogan belaka.

Landasan hukum serta kebijakan pemerintah diatas. Adalah jawaban kenapa kita harus mewujudkan perhutanan sosial di Kalbar. Karena bukan hanya soal kemiskinan yang menjadi prioritas kita, tapi tentang kerusakan alam dan keadaan hutan yang begitu harus dijaga kelestarian dari kepentingan yang tak betanggung-jawab. Serta mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mengelolanya. Melalui laman cifor.org ada brief yang menjadi refrensi penulis. Tentang, “merancang masa depan perhutanan sosial di Provinsi Lampung,” merupakan salah satu  best practice dalam melihat betapa pentingnya mewujudkan perhutanan sosial di Kalbar. Point dari brief ini ada lima. Pertama, dukungan kebijakan dan regulasi terkait perhutanan sosial. Kedua, meningkatkan dukungan anggaran daerah. Ketiga, meningkatkan peran KPH. Keempat, menguatkan hak tenurial masyarakat atas lahan hutan. Dan terakhir, mengembalikan usaha ekonomi masyarakat anggota perhutanan sosial. (dokumen bisa di download disini: www.cifor.org/ ).

Berangkat dari itu, policy brief Jari Borneo Barat membuat analisa bahwa target perhutanan sosial seluas 2,1 juta hektar(mengacu pada RPJMN 2015-2019) membutuhkan kerja keras bagi pemerintahan Kalimantan Barat. Luas kawasan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat) baru mencapai 11,83% dari target, yaitu seluas 265,5 ribu hektar. Belum lagi bicara soal alokasi anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi yang cenderung terus mengalami penurunan pada APBD Perubahan. Angka 11,83% adaah angka minim dalam mewujudkan perhutanan sosial di Kalbar. Oleh sebab itu, menjadi penting keterlibatan banyak pihak (baca: organisasi masyarakat sipil) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang tinggal di daerah pesisir hutan.

Di Indonesia, dari 130 juta hektare luas hutan, hanya 3 persen dialokasikan untuk masyarakat. Sebagian besar untuk perusahaan (perkebunan sawit, HTI akasia, kayu log), hutan lindung, dan konservasi. Bandingkan dengan di Filipina, di mana 30 persen hutan dikelola masyarakat, di Vietnam dan Thailand porsi untuk masyarakat juga relatif besar. Menurut penulis, kalaupun 2,1 juta hektare target Kementerian Kehutanan Indonesia tercapai, sangat kecil dibanding hutan Indonesia yang luasnya 130 juta hektar (sumber :Statistik Kehutanan, 2015). Ini yang kemudian disebut oleh Jack Westoby, menguntungkan sebagian orang dan memiskinkan banyak orang. Belum lagi, jika kita berbicara mengenai 220 ribu hektar lahan kritis di Kalbar.

Maka menjadi sangat penting melihat keterpihakan pemerintah pada masyarakat yang tinggal di pesisir hutan dan mengembalikan kedaulatan pengelolaan hutan pada rakyat. Menurut Brata (Jurnal Ilmiah, “Nilai Ekonomis Modal Sosial Pada Sektor Informal Perkotaan”. 2004), modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka disusunlah setiap aspek sosial dan ekonomi yang dapat berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kehidupan sosialnya akan dibahas tentang strategi nafkah, modal sosial, resolusi konflik, pemberdayaan, dan isu gender. Sedangkan pada kehidupan ekonomi akan dikaji tentang investasi, pendapatan, dan kesejahteraan. Baik kehidupan sosial maupun ekonomi tersebut akan dijelakan pengaruhnya kemudian terhadap kelestarian hutan.

Oleh sebab itu, siapapun yang memimpin Kalbar kedepannya harus melihat ini sebagai sebuah tuntutan dari rakyat atas nama kesejahteraan, terlepas dari dinamika kebijakan kedepannya. Dan melepaskan oligarki (baca: penguasaan lahan atas hutan) yang hanya membuat sejahtera segelintir manusia saja. (Oleh : Firdaus, Aktivis Jari Borneo Barat).