GENDER MAINSTREAMING

D E T A I L   A R T I K E L

KLHK Awasi Aktifitas Perusahaan

PONTIANAK - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memantau aktivitas 300 perusahaan termasuk di Kalimantan Barat. KLHK akan langsung memberikan teguran jika di kawasan perusahaan masih didapati hotspot.

“Sampai sekarang (perusahaan) masih terus diamati. Jika ada hotspot, langsung diberikan teguran tertulis. Tapi hotspot itu belum tentu firespot,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat rapat Sinergitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar 2018 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin kemarin. 

“Kami meminta perusahaan juga ikut andil menangani hotspot, dalam jarak 1—4 kilo dari areal perusahaan,” tegas Siti. 

Ia menilai secara keseluruhan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar semakin baik. Namun, sistem yang ada dipandang mesti diperbaiki. Misalnya sistem informasi mengenai hotspot. “Jika sebelumnya menggunakan aplikasi, sekarang diperbaiki lagi. Tentu membutuhkan feedback dari masyarakat juga,” katanya. 

Begitu pula dengan informasi penanganan. Siti menyatakan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar akan ter-display di KLHK.

“Publik juga harus tahu bagaimana upaya dari pemerintah dan masyarakat di Kalbar mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya. 

Menurut Siti, turunnya kasus karhutla ini dikarenakan sanksi tegas yang diberikan. Termasuk untuk korporasi. Pelaku pembakar lahan dapat dikenakan tiga sanksi, mulai dari administratif, perdata hingga pidana. 

Meskipun pidana menjadi ranah kepolisian, Siti meyakini sanksi administrasi dan pidana yang menjadi kewenangan KLHK juga dapat memberikan efek jera bagi perusahaan agar tidak sembarangan membuka lahan dengan cara membakar. 

“Sampai sekarang masih ada ratusan perusahaan yang kami amati. Ketahuan ada hotspot, direktur langsung memberikan teguran,” tegas Siti lagi. 

Ia memastikan kesiapan KLHK menambah armada helikopter jika memang dibutuhkan. Saat ini sudah ada enam helikopter di Kalbar yang siap melakukan waterbombing (bom air) pada kawasan-kawasan yang terbakar. 

“Tergantung ekskalasi, jika ada kebutuhan bisa ditambah. Saat ini sudah 22 helikopter yang tersebar se-Indonesia dan itu bisa ditambah karena biasanya bisa sampai 27 heli,” kata Siti.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah TTA Nyarong menyebutkan sebanyak 15.000 personel gabungan dari ASN, TNI-Polri serta Manggala Agni telah disiagakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. 

Begitu juga dengan peralatan. Nyarong menyebutkan pompa mesin berkekuatan tinggi siap difungsikan. Pompa ini bisa mobile di beberapa titik fokus yang akan dipadamkan. Hal yang sama pada Satgas Udara. Mereka siap melakukan waterbombing pada daerah yang diperlukan. 

Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie meminta faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan segera dieliminasi dalam rangka mengurangi potensi dan dampak dari Karhutla.

“Sebagian besar bencana karhutla yang terjadi akibat faktor kesengajaan atau kelalaian khususnya akibat aktivitas pembakaran lahan untuk pembukaan lahan perkebunan/perladangan khususnya di lahan gambut,” kata  M Zeet.  

Dampak karhutla ini semakin memburuk dan berkepanjangan apabila terjadi pada lahan gambut. Berdasarkan hasil studi, untuk memadamkan satu M3 lahan gambut dibutuhkan 900 liter air. 

“Wilayah bergambut mencapai hampir 12 persen dari luas Kalbar. Penanganan dan pencegahan kejadian karhutla khususnya pada lahan-lahan gambut ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak di Kalbar, karena dengan cara tradisional dapat dipastikan sangat mustahil dipadamkan,” jelasnya.

Potensi terjadinya karhutla pada 22 Juli 2018 terpusat di tujuh kabupaten yaitu Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Landak, Bengkayang, Sanggau dan Sekadau.  Dari pantauan LAPAN pada 20 Juli lalu terpantau 23 titik api (hotspot) yang tersebar di empat kabupaten yaitu tiga di Sambas, tujuh di Sanggau, satu di Sekadau dan 13 di Sintang. 

Dan 22 Juli, terpantau 12 hotspot dengan confidence > 80 persen dengan titik terbanyak di Kabupaten Ketapang sejumlah 10 titik, satu titik di Melawi dan satu titik di Landak. Informasi hotspot bulanan 2018 dari laman Sipongi Kementerian LHK diperoleh data bahwa terjadi peningkatan hotspot yang cukup signifikan dimulai dengan enam titik api pada bulan Januari, meningkat menjadi 64 titik api pada bulan Februari dan mencapai jumlah tertinggi pada bulan Juli ini yaitu 155 titik api. 

“Dari data ini, patut menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla dalam beberapa pekan mendatang. Karhutla merupakan bencana yang dampak cakupannya cukup luas. Jadi penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif dengan perlibatan multipihak baik itu pemerintah, dunia usaha dan khususnya masyarakat,” pungkasnya. (mse) 

Sumber: www.pontianakpost.co.id