GENDER MAINSTREAMING

D E T A I L   A R T I K E L

Melihat Kemampuan Fiskal Implementasi TAKE Melawi

MELAWI, JARI – Ketertarikan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk mengadopsi skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE) terkendala oleh kemampuan ruang fiskal yang terbatas.

Seperti diketahui, TAKE merupakan insentif anggaran dari kabupaten kepada desa yang memiliki prestasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di Kalbar sendiri sudah ada beberapa kabupaten yang telah mengadopsi skema ini. Di antaranya Kabupaten Kubu Raya, dan Sekadau. Selain itu, terdapat beberapa kabupaten juga yang tengah mendorong hal serupa, yakni Mempawah, Sekadau, termasuk Melawi.

Ruang fiskal yang paling relevan untuk mengimplementasikan kebijakan anggaran ini adalah lewat reformula Alokasi Dana Desa. Namun, berdasarkan penjelasan Konsultan The Asian Foundation (TAF), Ahmad Taufik dukungan skema ini oleh Pemda Melawi terkendala oleh kemampuan fiskal ADD.

“Kemampuan ADD Melawi cukup terbatas mengingat jumlah desa di Melawi sebanyak 169 desa. Pada tahun 2022, terjadi penurunan 1,7 miliar,” kata Taufik pada kegiatan FGD Mendorong Adanya Alokasi Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Kinerja Ekologis (TAKE) di Kabupaten Melawi, Kamis (10/6) kemarin.

Namun begitu, setelah melakukan pemetaan fiskal pada skema pengalokasian ADD dan Bantuan Keuangan, terdapat potensi pada ruang fiskal yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Melawi.

“Setelah dicek potensi fiskal daerah yang berasal dari SiLPA masih cukup tinggi. Misalnya, SiLPA terakhir tahun  anggaran 2021 sebesar 29,43 Milyar atau 2,67% dari belanja daerah,” kata dia.

Menurut dia, dengan SiLPA ini menjadi ruang fiskal yang cukup relevan untuk dioptimalkan ke dalam skema TAKE Melawi. Terlebih, dengan tingginya SiLPA tersebut menunjukkan adanya perencanaan yang belum efektif sepenuhnya.

Dengan begitu, ke depan Pemerintah Melawi bisa membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sisa anggaran ini . Misalnya dengan mengambil sebesar 3 persen dari total SiLPA yang ada untuk diadopsi menjadi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di luar ADD.

“Apabila ke depan bisa menjadi BKK, diambil Rp3 miliar atau 3 persen untuk diadopsi BKK di luar ADD. Hal ini bisa menjadi pilot projectnya Pemerintah Kabupaten Melawi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa di wilayah Melawi masih terdapat persoalan lingkungan hidup yang cukup menjadi atensi bagi Pemerintah. Di antaranya dengan aktivitas PETI, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Pencemaran Air.

Menanggapi hal itu, Taufik yang akrab disapa Opick menegaskan persoalan lingkungan hidup tersebut menjadi poin penting untuk meningkat tata kelola lingkungan hidup. Hal ini bukan lagi menjadi dugaan, melainkan fakta yang menunjukkab bahwa lingkungan sudah rusak sehingga penting dilakukan upaya penyelamatan.

Bila melihat arah kebijakan di dalam RPJMD Kabupaten Melawi sudah cukup baik dalam merespon persoalan ini. Misalnya dalam misi 2 yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Menurut Opick, untuk menuju arah kebijakan ini harus dilakukan secara adil dan seimbang. Peningkatan ekonomi harus juga seiring dengan terjaganya lingkungan hidup agar ramah terhadap masyarakt dan ekosistem.

“Karena tidak mungkin apabila mendahului ekonomi, tanpa melihat aspek lingkungannya. Biaya yang ditanggung untuk lingkungan akan besar. Misalnya banjir di kalbar beberapa waktu lalu.

Selain itu, hal penting lainnya adalah terbangunnya ruang kaloborasi. Melihat target-target yang ada dalam misi ke 2 tersebut, menurutnya cukup sulit apabila OPD di Melawi menjalankan tujuan, sasaran dan arah kebijakan secara mandiri.  

“Maka, pada kesempatan ini kita berdiskusi untuk membuat trobosan agar lingkungan ini lebih baik,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Budiman, S. Sos., M.A.P mengakui bahwa adanya penurunan anggaran pada Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk Dana Desa tahun 2021 yang semula sebesar Rp150 miliar, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp148 miliar. Sementara untuk ADD pada tahun 2021 sebesar 60 Milyar, kemudian pada tahun 2022 menjadi Rp58,7 miliar.

“Penurunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 169 desa di Kabupaten Melawi tidak banyak hal yang bIsa dilakukan. Terutama dalam pelaksanaan program pemerintah pusat, daerah dan visi misi dari Kades tidak berjalan semestinya.

Kata dia, baik DD maupun ADD terkuras untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Kami berharap di tahun 2023, dari Pandemi menjadi Endemi sehingga program pemerintah pusat termasuk program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Kinerja Ekologi dapat kita laksanakan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pembangunan harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Terlebih, hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Melawi dalam rangka perlindungan hutan dan terus mendorong  desa mandiri ke depannya.

“Kami DPMD Kabupaten Melawi mendukung penuh kegiatan yang di prakarsai JARI Indonesia Borneo Barat dalam upaya mendorong skema kebijakan transfer fiskal dari Kabupaten ke desa berbasis sumber daya alam,” jelasnya.

Atas dasar itu, selain mencari ruang fiskal yang memungkinkan untuk mengimplementasikan skema TAKE ini, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya regulasi yang menjadi badan hukum skema tersebut. Termasuk juga melakukan advokasi kepada pemerintah desa yang memiliki pendapatan desa yang besar untuk pelaksanaan program TAKE di Kabupaten Melawi.

“ADD tidak memungkinkan, kita dorong desa-desa di Kabupaten Melawi untuk menggunakan Dana Desa (DD) atau sumber pendaan lain untuk melaksanakan program TAKE ini dengan sistem pilot project,” tutupnya.