GENDER MAINSTREAMING

D E T A I L   A R T I K E L

Memperkuat Kemandirian Desa dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kubu Raya Tahun 2019-2024 untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satunya adalah melibatkan dan mengajak pemerintah desa untuk menjadi bagian dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Melalui Gerakan ‘kepong bakol’ yang artinya bersinergi dan berkolaborasi, pemerintah Kubu Raya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dalam menyelesaikan masalah di tingkat lokal termasuk masalah lingkungan hidup.

Untuk memperkuat agenda tersebut, Pemerintah Kubu Raya juga mengembangkan skema insentif fiscal kepada pemerintah desa yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan desa dan pengelolaan Keuangan desa. Dengan pendampingan dari JARI Indonesia Borneo Barat, Pemerintah Kubu Raya telah berhasil menyusun skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dengan memasukkan alokasi kinerja sebagai formula baru dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2020 tentang tata pengalokasian, penetapan dan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggran 2021. Pengalokasian ADD tahun anggaran 2021 Kubu Raya dilakukan dengan cara pagu ADD yang ada yakni sebesar Rp78.147.795.000 dikurangi lebih dulu dananya untuk membiayai alokasi wajib yang digunakan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, insentif kepada RT dan RW, tunangan BPD dan bantuan operasional lainnya. Sisa dana dari pagu ADD kemudian dibagi pengalokasiannya untuk alokasi dasar sebesar 85 persen, alokasi formula sebesar 12 persen, dan alokasi kinerja senilai 3 persen atau sebesar Rp487.521.450.

Alokasi kinerja dalam TAKE Kubu Raya disusun berdasarkan Indeks TAKE per desa yang terdiri dari 3 indikator yakni : Pertama, kinerja desa dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA yang menilai pengelolaan perhutanan sosial, pemanfaatan lahan desa non hutan berkelanjutan dan pengelolaan persampahan dan pengembangan bank sampah (29 desa yang mendapat insentif).

Kedua, kinerja desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang menilai kinerja BUMDes khususnya kontribusinya terhadap pendapatan asli Desa dan pengembangan desa wisata (10 desa yang mendapat insentif) dan;

Ketiga, kinerja desa dalam pengelolaan Keuangan desa yang menilai ketepatan waktu penyusunan APBDes, penyampaian LPJ desa dan kecepatan dalam penyaluran atau penggunaan Dana Desa (35 desa yang mendapat insentif).

Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2020 tentang tata pengalokasian, penetapan dan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggran 2021

Pasal 5 Ayat 1

Alokasi Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c dihitung dengan memperhatikan indikator pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berbasis ekologi, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta tata kelola keuangan Desa dengan persentase bobot sebagai berikut:

 

a. 50% (lima puluh perseratus) untuk pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berbasis ekologi;

 

b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

 

c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tata kelola keuangan Desa.

Pasal 5 Ayat 2

Pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berbasis ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kriteria dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

 

a. pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Desa yang memiliki izin perhutanan sosial dengan persentase bobot sebesar 86% (delapan puluh enam perseratus) dari bobot pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berbasis ekologi;

 

b. pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Desa diluar izin perhutanan sosial dengan persentase bobot sebesar 7% (tujuh perseratus) dari bobot pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berbasis ekologi; dan

 

c. bank sampah dan pengelolaan sampah dengan persentase bobot sebesar 7% (tujuh perseratus) dari bobot pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berbasis ekologi.

Pasal 5 Ayat 3

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kriteria dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

a. wisata Desa yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari persentase bobot pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

 

b. badan Usaha Milik Desa yang sudah berkontribusi ke Pendapatan Asli Desa dengan persentase bobot sebesar 70% (tujuh puluh p seratus) dari persentase bobot pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

 

Pasal 5 Ayat 4

Tata kelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kriteria dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

 

a. desa yang tepat waktu dalam penyusunan APB Desa dengan persentase bobot sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus) dari persentase bobot tata kelola keuangan Desa;

 

 b. desa yang tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun dengan persentase bobot sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari persentase bobot tata kelola keuangan Desa; dan

 

c. desa yang tercepat dalam penyaluran Dana Desa dengan persentase bobot sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus) dari persentase bobot tata kelola keuangan Desa.