GENDER MAINSTREAMING

D E T A I L   A R T I K E L

Pemda Melawi Dukung Implementasi TAKE

MELAWI, - Pemerintah Kabupaten Melawi mendukung terkait dengan gagasan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE) bila diimplementasikan di Kabupaten Melawi. Hal ini didasari adanya persoalan lingkungan hidup yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Melawi.  

Misalnya saja, terkait dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Kebakaran Hutan dan Lahan, ditambah lagi dengan adanya pencemaran air. Bahkan, menurut Buku Indeks Resikot Bencana Indonesia Kabupaten Kota dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Melawi masih dalam kategori wilayah dengan kelas resiko sedang.

“Menurut Indeks Risiko Bencana Kabupaten/kota BNPB, Kabupaten Melawi memiliki skors 132.40 dengan kategori kelas resiko sedang,” kata Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen saat membuka acara Mendorong Adanya Alokasi Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Kinerja Ekologis (TAKE) di Kabupaten Melawi, Kamis (10/6) kemarin.

Menurut dia, apabila TAKE diadopsi di Kabupaten Melawi, gagasan tersebut akan berkontribusi pada arah kebijakan yang termuat dalam visi misi di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Melawi. Utamanya pada misi ke 2, 3, dan 6.

Beberapa di antaranya adalah terkait dengan peningkatan status desa mandiri dan pemberdayaan kelompok masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, optimalisasi inovasi sistem penganggulangan desa tanggap bencana, peningkatan inovasi sistem pengelolaan sampah, terwujudnya ruang terbuka hijau dan kapasitas sarana publik serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait dengan indeks pembangunan gender.

“Tentu hal ini harus didukung sebagai wujud perlindungan untuk menjawab persoalan lingkungan hidup yang ada di melawi. Saya berharap dalam perlindungan lingkungan ini tidak semata-mata tanggungjawab Pemda, namun juga ada peran strategis di level desa. Pemdes menjadi garda terdepan dalam meningkat ekonomi dengan tetap memperhatikan lingkungan,” kata dia.

Secara detail, ia menjelaskan terkait dengan perkembangan IDM di Kabupaten Melawi yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, masih terdapat 83 desa yang berstatus Sangat Tertinggal. Sementara yang tertinggal 83 desa, berkembang 32 desa, maju 3 desa, dan mandiri 4 desa.

Memasuki tahun 2020, status desa-desa tersebut meningkat sehingga tidak ada lagi yang berstatus Sangat Tertinggal. Secara otomatis, desa yang berstatus Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri juga bertambah jumlahnya.

Desa maju dan mandiri misalnya, yang sebelumnya masing-masing berjumlah 3 dan 4 desa di tahun 2019, menjadi 14 desa maju dan 8 desa mandiri di tahun 2020. Begitu juga pada tahun 2021, desa yang berstatus tertinggal tersisa 43 desa, yang berkembang bertambah menjadi 78 desa, desa berstatus maju 25 dan mandiri sebanyak 23 desa. 

Begitu juga terkait dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang setiap tahun mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir. Dari yang sebelumnya pada angka 79,79 tahun 2017, terus meningkat menjadi 80,15 pada tahun 2021.  

Pemerintah Melawi, kata dia menyadari bahwa pembangunan harus seimbang dengan pembangunan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Apalagi, di wilayah Melawi memiliki lahan kritis dengan luasan 976352,57 hektar dengan klasifikasi lahan agak kritis, kritis, potensial kritis, sangat kritis, tidak kritis dan sebagian tidak terkonfirmasi.

“Pemda punya komitmen tinggi menjadi lingkungan hidup sebagai pembangunan jangka menengah Melawi. Termasuk juga dalam mendukung peran perempuan,” tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini difasilitasi oleh JARI Indonesia Borneo Barat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Melawi, Kepala Dinas DPMPD Melawi dan Kubu Raya, The Asian Foundations (TAF), beberapa OPD lain yang ada di Kabupaten Melawi serta Organisasi Masyarakat Sipil di Kalbar.