GENDER MAINSTREAMING

D E T A I L   A R T I K E L

Target 12,7 Juta Ha Perhutanan Sosial

PUTUSSIBAU – Untuk memperkuat program perhutanan sosial sebagai program prioritas, Presiden yang mencanangkan 12,7 juta hektar (Ha) perhutanan sosial di Indonesia. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Suprianto mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu pada 11 Desember lalu.

“Implementasi skema perhutanan sosial ini bisa diwujudkan dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan rakyat, dan kemitraan sesuai dengan kondisi setempat,” papar Bambang di Putussibau, belum lama ini.

Mantan Kepala Biro Perencanaan KLHK ini juga menyatakan apresiasinya atas  kerja sama pemerintah Indonesia dan Jerman, melalui Forest Climate Change Program (FORCLIME). Kerja sama ini, menurut dia, bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. “Terutama yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan, melalui praktik pengelolaan hutan lestari dan konservasi,” jelasnya.

Saat ini, kata Bambang, sudah ada lima desa binaan Forclime yang berhasil mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa. Lima desa dimaksud dia yaitu dua hutan desa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan tiga Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

Lebih lanjut Bambang menekankan komitmen Dirjen PSKL untuk bersama-sama dengan KPH, KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi, swasta, pers, dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk mampu memanfaatkan momentum ini. Mereka semua diminta dia untuk bekerja sama membangun Kabupaten Kapuas Hulu dengan pengelolaan perhutanan sosial yang berkesinambungan.

“Tantangan di era teknologi digital saat ini juga harus menjadi perhatian serius karena informasi mudah dan cepat didapatkan masyarakat karenanya seluruh stakeholder harus berpikir inovatifdan aplikatif,” pesannya.
Komitmen KLHK mengembangkan Perhutanan Sosial melalui hutan adat, juga didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS). Kepala Balai TNBKDS Arief Mahmud mengatakan, salah satu poin menarik dan perlu mendapat respons dari pemerintah adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adatnya.

Selain itu Arief menuturkan TNBK dan TNDS, adalah kawasan konservasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harapan dia, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, yang hidup dan tinggal baik di dalam maupun yang diluar kawasan TNBK dan TNDS. 

Sumber: Harian Pontianak Post