Bangun Komunitas Desa Dengan Perspektif Jender yang Fokus Pada Air Bersih

Berangkat dari Peran Institusional, yakni teori yang mengemukakan bahwa perbedaan jender berasal dari perbedaan peran lelaki dan perempuan didalam berbagai setting intitusional. Satu determinan utama dari perbedaan itu menurut teori ini adalah pembagian tenaga kerja seksual yang mengaitkan perempuan dengan fungsi sebagai istri, ibu, pekerja rumah tangga, ruang pribadi di rumah dan keluarga, dan karena itu, mengaitkannya dengan serangkaian peristiwa dan pengalaman yang sangat berbeda dari pria. (Teori Sosiologi Modern, George Ritzer-Douglas J. Goodman). Teori klasik sosiologi tersebut telah membentuk paradigma lama terkait jender dan peran dalam keluarga dan kehidupan. Padahal jauh sebelum dekade wanita PBB (1975-1985) posisi dan peranan wanita telah diperhatikan oleh pemerintah-pemerintah nasional di dunia ketiga dan oleh organisasi internasional, WHO dan UNICEF. Peranan wanita lebih banyak dilihat sebagai hal ayng terbatas pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan tidak terlalu dikaitkan pada kesejahteraan pada umumnya.

Dasar pemikirannya adalah bahwa membangun kesejahteraan bersama dengan mementingkan kesetaraan jender bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Karena masyarakat awam di Kalbar sebagian masih mengikuti paradigma lama dalam pembagian peran dan posisi antara lelaki dan perempuan. Sebelum menuliskan ini, penulis pernah berkunjung ke beberapa desa yang ada di Kubu Raya, melalui sample ini mencoba melihat dan mendengar bagaimana peran jender yang ada pada kontruksi lingkungan sosial di suatu desa. Secara umum, masyarakat masih menempatkan peran perempuan sebagai ‘ibu’, ini dapat dilihat dengan pekerjaan yang dilakukan masih tradisional, seperti melakukan perawatan di kebun, memasak, mengansuh anak, dan membantu ketika panen padi telah tiba. Secara teknis, ditingkat perumusan kebijakan terkait dengan fenomena atau permasalahan didesa, peran wanita jarang sekali dilibatkan dalam Murembang atau diskusi antar masyrakat. Sementara pihak lelaki masih terlihat dominan dalam keterlibatan di pemerintah desa dan pekerjaan.

Dampak sebenarnya sudah terasa di masyarakat, tetapi hal ini tentunya hanya menjadi pandangan yang bersifat umum. Contoh, ketika kemarau panjang terjadi, pasokan air hujan semakin menipis, ditambah dengan irigasi parit yang terhimpit bahkan hampir kering akibat Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan). Sementara, aktifitas wanita mulai dari mencuci pakaian, perabotan rumah dan kebersihan memerlukan air yang terkadang mengambil dari parit. Atau bahkan untuk menyiram tanaman perkarangan yang berisi jahe, sirih, cabe rawit dan beberapa tanaman khas obat-obatan juga tidak ada. Tentu ini menghambat pekerjaan wanita, akibatnya pekerjaan rumah terabaikan, kesehatan konsumsi air bersih pada anak-anak berkurang dan lelaki pasti juga menerima dampak ini juga.

Celakanya, pasokan air minum hanya pada tampungan air hujan. Dan perumusan kebijakan untuk menjawab persoalan ini, masih menepikan pihak wanita dalam langkah partisipasinya. Itu sebab, dorongan untuk membentuk komunitas desa yang benar-benar fokus mengurusi masalah tertentu masih relevan diterapkan. Dengan pandangan bahwa kesetaraan jender difungsikan sebagai jawaban dari kesejahteraan pembangunan desa. Daerah lain sudah banyak memberikan contoh untuk melakukan perubahan. Kita hanya perlu melihat dan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

Air, dewasa ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyrakat desa. Di musim penghujan, masyarakat memanfaat untuk menampung air, sedangkan musim kemarau, terkadang hanya memanfaatkan pasokan air yang ada. Fenomena ini, terus terjadi dari tahun ke tahun, karena lemahnya dorongan dari pemerintah serta peran desa yang masih menganggap ini fenomena klasik yang sering terjadi. Sejauh ini, program yang diberikan pemerintah hanya dalam bentuk fisik, tempat penampungan dengan berbagai skala dan ukuran yang beraneka rupa. Tetapi, subtansi dari akar permasalahan air bersih sulit untuk mengena. Misalnya, memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk air bersih, perencanaan program sanitasi yang matang dan memasukkan program dalam bentuk masterplann.

Komunitas yang benar-benar expert dalam konteks air bersih dan sanitasi, sejauh ini masih jarang terlihat. Padahal permasalahan air sudah menjadi makanan tahunan untuk masyrakat Kalbar. Kepekaan terhadap kemauan untuk bergerak masih sangat jarang. Daerah lain sudah banyak menerapkan dan berhasil mempraktikkan. Dan bahkan sudah mampu menjawab permasalahan air bersih dan sanitasi.

Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Pembangunan air minum dan sanitasi telah berlangsung lama, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas masyarakat. Sepanjang perjalanannya banyak pembelajaran dan praktik terbaik yang didapat diambil. Salah satu upaya untuk mengapresiasi pihak-pihak yang telah melaksanakan pembangunan air minum dan sanitasi adalah dengan menyelenggarakan suatu kompetisi dalam bentuk AMPL Award pada tahun 2011 lalu.

Dari kompetisi tersebut kemudian terpilih beberapa kabupaten/kota dan 5 komunitas yang dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan AMPL, dilihat dari berbagai bidang. Agar hal-hal yang telah dilakukan para pemenang AMPL Award dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi pihak lain. Pembangunan AMPL di Indonesia hingga saat ini belum ideal. Namun bukan berarti hal itu tidak mungkin dicapai. Sejumlah Kabupaten/Kota dan komunitas melakukan beberapa inisiatif terobosan AMPL yang bisa menjadi bahan pembelajaran.

Best Praktice Dari Beberapa Komunitas Yang Berhasil Melakukan Inovasi Untuk Air Bersih.

Sebanyak 5 komunitas/pengelola air minum di tingkat masyrakat sebagai Inisiatif Pembangunan AMPL Terbaik tahun 2011. Keempat komunitas/pengelola air minum mandiri tersebut memenuhi kategori inisiatif proyek kemitraan dengan pemerintah maupun proyek terkait AMPL dan satu komunitas memenuhi kategori sebagai inisiatif community self finance terbaik.

  1. Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Sumber Songo, Kabupaten Tulung Agung, mendapatkan predikat terbaik untuk inisiatif pengelolaan dan perluasan layanan mencapai 3.344 sambungan rumah (SR) atau 27.000 jiwa dan mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif.
  2. BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) Cibodas, Kabupaten Bandung Barat dinilai bagus dalam perencanaan, kelembagaan dan pengelolaan kelembagaan berusia 24 tahun, mampu mengembangkan keberlanjutan dan memperluas layanan lintas desa dan telah banyak memberikan kontribusi pendapatan desa.
  3. Masih di wilayah Prov. Jatim BPASBS Sumber Maron, Kab. Malang, adalah contoh terbaik teknologi energi alternatif microhydro dan intregitas program kegiatan pelayanan kesehatan dasar.
  4. Perkumpulan Mata Ae Aloe Poechiek, Kab. Aceh Besar. Menarik perhatian dewan juri dalam hal penerapan kesetaraan jender untuk pengelolaan sarana dan mampu pendanaan subsidi silang.
  5. BPSABS Wambuloli Bone Warambe, Kab. Buton mendapatkan penghargaan khusus inisiatif community self financing (CSF). Penghargaan ini diberikan khusus daerah terpencil dan miskin yang mampu swadaya dan swakelola

Penilaian AMPL untuk menjadikan komunitas yang sudah melakukan inovasi dan inisiatif, yakni:

  1. Perencanaan pembangunan sanitasi air bersih tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  2. Kelembagaan koordinasi lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta memiliki regulasi yang jelas.
  3. Penambahan proporsi anggaran daerah yang berasal dari APBN.
  4. Mengoptimalkan pelibatan peran perempuan dan masyarakat.
  5. Penerapan teknologi dan inovasi tepat guna.
  6. Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin (Multi sektor termasuk semua stakeholder).

Negara memiliki target dan sasaran air minum, pemanfaatan air limbah dan persampahan tahun 2015-2019. Rencana kenaikan akses air minum sebesar 6,6%, pemanfaatan air limbah sebesar 9%, dan persampahan 4,25% per tahun. RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 telah mengamanatkan program 100-0-100, yaitu 100 % akses aman air minum, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir taun 2019. Sebutan untuk program tersebut lazimnya adalah Universal Accses yang selama lima tahun kedepan, dibutuhkan peningkatan sebesar 30% atau 6% per tahun terhadap akses aman air minum secara nasional. Sasaran universal accses tersebut terdiri atas 60% akses aman air minum melalui jaringan perpipaan dan 40% akses aman air minum melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi, serta tercapainya 100% PDAM sehat. (sumber: www.pu.go.id).

Penulis menyederhanakan ini dengan adanya dorongan dari masyrakat desa untuk membentuk komunitas yang benar-benar fokus mengurusi air bersih dan sanitasi. Tentunya dengan dorongan multi pihak dan kemauan dari masyarakat desa itu sendiri, bukan tak mungkin hal ini tak dapat terlaksana. Daerah lain sudah membuktikan dengan pelbagai gerakan yang berangkat dari komunitas desa, tentunya melibatkan kesetaraan jender dan potensi desa itu sendiri.

Oleh Firdaus, Akitivis Jari Indonesia Borneo Barat

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *