DPR: Program Perhutanan Sosial Butuh Anggaran Lebih Besar

Badan Anggaran DPR RI melakukan audiensi dengan Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018.

Hasil dari pertemuan tersebut, disampaikan saat rapat Panja pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2018.

Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman mengatakan, IBC telah mengusulkan kepada DPR agar memasukkan tambahan komponen kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai dari DBH DR dalam rumusan RUU APBN 2018 di Pasal 11 ayat (6) untuk peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial 12,7 juta hekatare.

“Ini sejalan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial 12,7 juta hektare hingga 2019,” kata Sukiman dalam Rapat Panja di DPR, Selasa (10/10).

Ia menambahkan, namun realisasinya hingga September 2017 masih kurang dari 5 persen di seluruh provinsi karena belum didukung dengan komitmen anggaran pusat dan daerah.

“Kebutuhan anggaran perhutanan sosial berdasarkan hasil riset IBC mencapai Rp 830 miliar per tahun. Sementara anggaran tersedia di APBN rata-rata kurang dari 5 persen per tahun,” ujar Sukiman.

Ia memandang penting masukan masyarakat sipil tersebut sehingga perlu dipertimbangkan sebagai beban moral dan keberpihakan pemerintah.

Meski telah menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah, dirinya tetap menghormati kesepakatan bersama dalam Panja yang kini memasuki Rapat Tim Perumus.

Sumber Berita :

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *