DPRD Kalbar Harus Gelar Public Hearing

JARI Borneo Barat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan dengar pendapat pada pembahasan APBD. “ Harus dipastikan berbagai kepentingan masyarakat kalbar masuk dalam berbagai Anggaran,” ungkap Abu Mas’ud, Manager Advokasi JARI Borneo Barat, Senin (28/9).

Menurut Abu, dengar pendapat publik perlu dilakukan agar anggaran yang akan dibahas dewan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, bukan semata – mata berdasarkan keinginan legislator. “Harus tepat sasaran dan tepat manfaat agar tujuan dari APBD itu tercapai,” katanya.

Setidaknya ada empat isu yang menjadi alasan JARI mendorong dewan mengadakan dengar pendapat publik. Pertama, dengar pendapat untuk memastikan isu kebakaran hutan dan lahan dapat terakomodir dalam anggaran. Jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat. “Daerah mesti memiliki anggaran untuk bertindak sendiri. Dalam menghadapi bencana asap perlu tindakan cepat,”ujarnya.

Dengar pendapat juga diperlukan untuk memastikan APBD memuat isu rehabilitasi lahan kritis dan penegakan hukum serta monitoring untuk ketaatan perusahaan dalam eksploitasi sumber daya alam kalbar. Abu beralasan hal ini diperlukan karena selama ini banyak pelanggaran terhadap izin konsesi. “Baik konsesi yang overlap maupun tidak sesuai data dan fakta lapangan, “ungkapnya.

Alasan ketiga sehingga dengar pendapat perlu dilakukan untuk memastikan adanya dukungan APBD untuk wilayah kelola masyarakat. Khususnya hutan desa dan hutan adat. “Tanpa dukungan, manfaat wilayah kelola masyarakat dikhawatirkan kurang masksimal. Wilayah kelola masyarakat sangat penting karena kebergantungan masyarakat terhadap hutan dan lahan begitu tinggi, “kata Abu (hen).

Sumber :

Pontianak Post

Terbit hari Selasa 28 September 2015

Halaman 20 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *