Kalangan DPR Minta Menteri LHK Perhatikan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018 dalam rapat Panja pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2018, Selasa, (10/10/2017).

Sebelumnya, IBC telah mengusulkan kepada DPR agar memasukkan tambahan komponen kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai dari DBH DR dalam rumusan RUU APBN 2018 di Pasal 11 ayat (6) untuk peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan (perhutanan sosial 12,7 juta ha).

Hal itu dilakukan dengan alasan sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial 12,7 juta ha hingga 2019 yang realisasinya hingga September 2017 kurang dari 5% di seluruh Provinsi karena belum didukung dengan komitmen anggaran pusat dan daerah.

Sebagaimana diketahui, kebutuhan anggaran perhutanan sosial berdasarkan hasil riset IBC mencapai Rp. 830 miliar/tahun. Sementara anggaran tersedia di APBN rata-rata kurang dari 5% per tahun.

Politisi PAN ini memandang penting masukan masyarakat sipil tersebut sehingga perlu dipertimbangkan. “Sebagai beban moral maka saya sampaikan tidak ada waktu lagi jika tidak disampaikan. Ini perlu dipertimbangakan dalam konteks keberpihakan kita,” ujar Sukiman.

Meski telah menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah, dirinya tetap menghormati kesepakatan bersama dalam Panja yang kini memasuki Rapat Timus.

Panggil Menteri LHK

Sebelumnya Komisi VI DPR RI melalui Wakil Ketua Mohamad Hekal mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, untuk meminta penjelasan mengenai diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan  Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Mohamad Hekal mengatakan telah berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi IV mitra Kementerian LHK terkait rencana pemanggilan ini. Kemungkinan akan diadakannnya Rapat Gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV, agar permasalahan ini menjadi jelas dan menemukan penyelesaian yang tidak menimbulkan kekhawatiran semua pihak.

“Saya sudah berbicara dengan Ketua Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Lingkungahn Hidup dan Kehutanan terkait masalah ini. Komisi VI bermitra dengan  Perum Perhutani yang menjadi korban karena lahannya diambil. Dan mereka mempersilahkan untuk memanggil Menteri LHK atau mengadakan Rapat Gabungan. Kalau mau lengkap adalah rapat gabungan, karena yang lebih tahu mengenai kebijakan kehutanan adalah Komisi IV,” katanya, usai mendengarkan masukan dari Perhimpunan Pensiunan Perum Perhutani , di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Hekal menjelaskan, Perhutani menguasai  lahan 2,4 Juta Ha, yang tahap pertama untuk di bagi-bagi mendekati 500 ribu ha dan rencananya akan ditambah minimal 1,2 Juta Ha. Berarti ini masih tahap awal kalau itu sudah mengambil separuh lahan perhutani akan menyulitkan Perhutani dalam menyiapkan rencana kegiatannya.

Hal ini menurutnya  akan menambah masalah yang ada dalam Perhutani , seharusnya  yang Pemerintah lakukan adalah memperkuat Perhutani untuk bisa mendapat pembiayaan dan membina masyarakat yang sudah ada.

“Kalau kemitraan dengan masyarakat itu sebenarnya sudah berlangsung, kenapa tidak itu saja yang diperkuat. apalalagi memunculkan hal-hal baru seperti  izin yang boleh diwariskan. Berarti ini sangat melemahkan posisi pemerintah,” ujarnya.

Di lain sisi, politisi Partai Gerinda ini menekankan keharusan Pemerintah mengelola dalam menjaga dan melestarikan hutan. “Seharusnya pemerintah bertanggungjawab atas hutan ini, mestinya diberikan kepada orang yang dapat mengelola hutan,” tandasnya.

Di Jawa ini hutan tinggal 14%, padahal minimal disetiap daerah ini minimal 30%, menurut informasi yang akan dibagikan sekitar 2 ha per orang, mereka diwajibkan menamam tanaman hutan dan 1 ha untuk kepentingan agrikultur yang bisa menghasilkan.

“Saya agak sangsi bagaimana mereka mau diawasi untuk menanam ini, kalau 500 ribu Ha dibagi 2 ha perorang, ada 250 ribu izin. Berapa pegawai Perhutani ditambah dinas-dinas kehutanan yang bisa mengawasi kalau mereka benar-benar menanam,” tambahnya.

Komisi VI akan menggelar rapat internal guna mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari Menteri LHK. “Kita akan putuskan dalam rapat internal berikutnya untuk kita usulkan, apalagi  judicial review juga sedang berlangsung di Mahkamah Agung dan akan diputuskan dalam 1 sampai 2 minggu ini,” tegasnya.

Sumber Berita :

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *