Menitip Pesan Gambut Untuk Gubernur Kalbar Terpilih Nanti

Konstelasi politik menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang begitu banyak menyita perhatian publik. Termasuk kampanye di media serta banner yang terpasang di lokasi-lokasi strategis Kota Pontianak. Tentunya banyak perhatian juga yang tertuju, terutama pada aspek lingkungan. Akankah Gubernur baru mendatang akan membawa angin segar untuk ikut merawat konsistensi pemerintah pusat tentang ekosistem perlindungan gambut di Kalbar, Karena Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menentukan sikapnya pada April lalu.

Tepatnya 25 April 2017 lalu, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Isinya, perihal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam surat itu, Cornelis melaporkan, sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin, mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Cornelis juga menuliskan, perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi, mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah. Namun, akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan. Surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Restorasi Gambut, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. (sumber : http://www.mongabay.co.id)

Sikap Gubernur Kalbar yang absurd ini belum mejelaskan secara gamblang, konsistensi untuk menjaga ekosistem gambut. Jika merujuk pada data SIPONGI Kementerian KLHK bahkan menyebutkan luasan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 luas lahan yang terbakar mencapai 3.191,98 Ha dan pada tahun 2016 mencapai 1.859,05 Ha.

Pada tahun 2015 sebaran pada bulan Januari-September saja telah terpantau 7.104 titik api yang terdapat pada konsesi . Antara lain ada 329 titik di wilayah HPH,  1.247 titik di wilayah HTI, 2.783 titik di konsesi perkebunan sawit , serta 2.600 di wilayah tambang. Diantaranya ada 2.994 titik api yang terpantau di di lahan gambut.

Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit, Studi Bank Dunia tahun 2015 menyebutkan bahwa akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 , Negara dirugikan sebesar 221 triliun atau setara dengan 25 % APBN kita.

Pesan Gambut Untuk Gubernur Kalbar Terpilih

Berangkat dari Policy Brief JARI Borneo Barat tentang mendesaknya peningkatan alokasi belanja untuk Dalkarhutla (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan). Berisikan penanganan Karhutla pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar berada pada Unit Penanggulangan Karhutla (UPKHL). Total biaya yang dialokasikan pada UPKHL pada 2016 sebesar 2,6 Milyar. Belum lagi, studi Bank Dunia tahun 2015, Negara dirugikan sebesar 221 Triliun akibat Karhutla. Jika alokasi anggaran ini diasumsikan pada pembangunan infrastruktur dengan 1 milyar sama dengan 1 kilometer pembangunan jalan aspal. Maka, pemerintah dapat membangun sekitar 2 ribu kilometer jalan aspal. Ini artinya, bencana karhutla yang sebagian besar berada pada lahan gambut dapat diakomodir dengan se-efisien mungkin. Maka, pemerintah mampu memberikan mengalokasikan anggarannya pada bidang belanja Negara yang lebih krusial lagi. Tentunya ini masih dalam konteks alokasi anggaran, kita belum menghitung berapa anggaran yang sudah dihabiskan untuk masyarakat yang kena gangguan pernapasan akibat bencana Karhutla

Celakanya, Pemda Kalbar belum menunjukan konsistensi yang sama pada pemerintah pusat dalam melindungi ekosistem gambut. Terutama wacana untuk membangun kesepahaman bersama dalam meminimalisir dampak Karhutla antara pihak konsesi dan masyarakat. Karena payung hukum untuk PP 57 tahun 2016 hanya mampu menurunkan kebijakan Permen LHK No. tentang fasilitasi pemerintah pada usaha HTI dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa Permen ini ditujukan untuk optimalisasi areal kerja IUPHHK-HTI dan upaya tata kelola ekosistem gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada pasal 3 ayat 1 butir c menuliskan bahwa dukungan penyediaan areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagai bentuk penggantian areal kerja IUPHHK-HTI yang telah berubah menjadi fungsi ekosistem gambut.

Sementara itu, menurut data dari Walhi Kalbar, keberadaan lahan gambut di Kalbar yang mencapai luasan sebesar 2.383.227,114 hektar dengan Total konsesi yang berada di atas lahan gambut sebesar 1.302.498,92 hektar yang antara lain dimiliki oleh perkebunan sawit dengan total 153 perusahaan dengan luas 860.011,81 hektar dan 27 perusahaan HTI seluas 472.428,86 hektar.

Dan jika mengacu pada Permen LHK P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, hanya mampu mengakomodir 27 perusahaan HTI dengan luas lahan gambut 472.428,86 hektar. Pertanyaannya bagaimana dengan lahan gambut seluas 1,3 juta hektar yang dimiliki oleh perkebunan sawit dengan total 153 perusahaan. Ini yang kemudian, harus menjadi tantangan sekaligus masalah yang harus didorong pada Gubernur Kalbar terpilih mendatang. Minimal mendorong adanya Perda tentang lahan usaha pengganti (land swap) untuk pemegang ijin konsesi perkebunan sawit yang berada diatas lahan gambut.

Firdaus, Aktivis JARI Borneo Barat

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *