Pemeringkatan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat

Jumat, 29/9/2017, Diselenggarakan peluncuran buku dan sosialisasi SOP Pelaksanaan Hasil Putusan Sengketa Informasi, dan Surat Edaran tentang Informasi Terbuka dan Wajib Tersedia di Badan Publik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Komisi Informasi Provinsi Kalbar (KIP Kalbar) dan JARI Indonesia Borneo Barat, yang didukung oleh The Asia Foundation. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Santika, Pontianak, bertujuan untuk mendorong keterbukaan badan-badan publik melalui pemeringkatan badan publik disektor Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL).

Buku yang berjudul “Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat” merupakan hasil asesmen KIP Kalbar dan JARI yang dilakukan sejak februari 2017. Assessment dilakukan terhadap 20 badan publik (OPD Provinsi dan Instansi Vertikal) di sektor TKHL. Asesmen badan publik terhadap keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk menilai ketersediaan perangkat dan kemauan badan publik dalam berbagi informasi publik. Pemilihan badan publik mengacu pada pertimbangan bahwa badan publik terkait dianggap memiliki informasi/dokumen publik yang seringkali disengketakan oleh KIP Kalbar maupun KIP didaerah lain. “Tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap rencana assessment kepada 20 badan publik yang akan diassessment,” jelas Rospita Vici Paulyn, Ketua KIP Kalbar. Setelah sosialisasi dilakukan, para badan publik diberikan kuesioner untuk melakukan penilaian sendiri (self-assessment) terhadap pelayanan informasi publik yang ada di instansinya. “sayangnya, dari 20 badan publik yang sebelumnya bersedia dalam mengisi kuesioner tersebut, hanya 9 badan publik yang bersedia mengisi dan siap untuk di assess oleh KIP Kalbar,” tambah Vici, sapaan akrab Ketua KIP Kalbar.

Mengacu pada kuesioner yang diperoleh, maka KI Kalbar bersama dengan JARI melakukan pelacakan secara online terhadap kebenaran data kuesioner yang diisi oleh badan-badan publik. Selain pelacakan secara online, tim juga melakukan visitasi terhadap 9 badan publik yang mengembalikan kuesioner. Setelah dianggap data yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian dianggap mencukupi, maka diskusi internal dilakukan untuk menyepakati skor dari masing-masing badan publik. Hasil assessment badan publik, menunjukkan bahwa peringkat pertama adalah Kanwil BPN Prov. Kalbar dengan skor 71,80, peringkat dua adalah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura dengan skor 70,70, dan peringkat tiga adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar dengan skor 68,90. Keseluruhan rangkaian kegiatan dan pertimbangan dalam pemeringkatan badan publik terangkum pada buku “Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat.”

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *