Pemkab & JARI Borneo Gelar Dialog Undang-Undang Desa

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama JARI Borneo menggelar launcing Peraturan Bupati Kawasan Startegis dan dialog Undang-Undang Desa dengan tema pembaharuan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala desa, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga dihadiri Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Dalam dialog tersebut Kepala Desa diberikan gambaran bagaimana nantinya mengelola dana yang akan dikucurkan sehingga tidak menjadi masalah.

Tim Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Undang Undang Desa, Yando Zakaria mengatakan bahwa dengan adanya UU Desa maka kedepan anggaran dana desa akan menjadi tiga kali lipat nilainya. “Sepuluh persen anggaran desa ini nantinya dari anggaran daerah yang bersumber dari APBD,” kata Yando yang juga menjabat Seknas JARI Nasional, Selasa (11/2).

Selanjutnya Yandi mengatakan, seiring disahkannya Undang Undang desa, Pemerintah Desa  juga akan mendapat dana dari APBN yang rata-rata setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp. 1,4 miliar. “Namun ini akan menjadi ancaman di saat desa tidak dapat mengelolanya dengan baik. Maka dikhawatirkan akan menjadi ajang korupsi,” ujarnya.

Agar korupsi tidak terjadi, maka sistem pengawasannya harus dilakukan, setidaknya ada tiga sistem pengawasan yang dapat dilakukan, masyarakat diberi hak penuh untuk mempertanyakan transparasi penggunaan anggaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan untuk mengontrol. “Bupati juga dapat mengontrol Kepala Desa, jadi Kepala Desa tidak menutup-nutupi APB desanya,” kata Yandi.

Yandi menambahkan. dengan anggaran itu diharapkan Pemerintah Desa dapat melaksanakan berbagai  pembangunan di desa seperti infrastrukrur atau lainnya, karena pekerjaannya bisa dilakukan oleh masyarakat di desa sehingga tidak perlu dilakukan oleh dinas, karena masyarakat desa itu sendiri yang benar-benar tahu  dan paham tentang kondisi di desanya. “Seperti jalan rusak atau MCK tidak harus kementerian atau dinas yang mengerjakan proyek tersebut. Cukup masyarakat desa saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan berharap anggaran yang dikucurkan tidak menimbulkan polemik seperti politik lokal maupun kebahagiaan masyarakat yang  kebablasan yang akhirnya kita lepas kendali. “Masyarakat harus  belajar dari otonomi daerah yang kerap menimbulkan problem,” ucapnya.

Menurut Muda, berdasarkan pengalaman maka  Pemerintah Desa harus akuntabilitas dan membangun sistem yang baik dan lembaga-lembaga di desa berjalan. “Jika lembaga dan dana ini tidak dijalankan dengan baik maka akan tmbul potensi penyimpangan, kemudian akan menurunkan legitimasi Kepala Desa,” ungkapnya.

Muda menuturkan, Undang Undang Desa tidak hanya harus dipahami aparatur  pemerintah desa semata, akan tetapi juga mulai dari RT, RW, dusun dan masyarakat. Karena itu harus ada penguatan sebelum undang-undang ini diterapkan agar tidak membingungkan. “Agar anggaran ini dapat dikelola dengan baik, maka di tingkat desa harus meninggalkan manajemen tradisional dan menggunakan manajemen yang lebih membangun sistem, fungsi bendahara dan sekretaris dapat dijalankan,” harapnya.

Sumber : www.kuburayakab.go.id

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *