Pendapatan Negara dari SDA, Berbanding terbalik dengan Belanja Pelestarian Hutan

pembalakan-liar-ilustrasi-_120507152743-778-30ydzjj18fo94s7nh54s22

Dari analisis yang dilakukan,  ada kecenderungan pengabaian dalam penataan urusan kehutanan dilihat dari alokasi belanja urusan kehutanan pertahun. Cenderung turunnya alokasi belanja urusan kehutanan tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam.

Pada tabel  dibawah, dapat dilihat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah pendapatan dari APBDM ke APBDP untuk tahun yang sama pada jenis pendapatan dana bagi hasil SDA (DBH-SDA). Naiknya jumlah pendapatan tersebut tidak selalu berdampak pada meningkatnya jumlah alokasi belanja urusan kehutanan. Pendapatan yang didominasi dari pemanfaatan hutan tidak berdampak pada peningkatan urusan dalam penanganan deforestasi dan degradasi lahan.

Tabel 6. Dana Bagi Hasil SDA 2013-2015

pendapatan sda

Untuk lebih jelas tentang perbedaan antara belanja urusan kehutanan yang berbanding terbalik dengan pendapatan DBH-SDA dapat dilihat pada grafik 8 dibawah.

2

Grafik 8. APBDM ke APBDP antara Belanja Kehutanan dan Pendapatan DBH-SDA

Seperti yang ditampilkan pada grafik 8 diatas, dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat kontras antara belanja urusan kehutanan dan pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA. Jika mengacu pada APBDM sebagai baseline, selalu terjadi peningkatan pendapatan pada APBDP ditahun yang sama. Namun, pada tahun yang sama, justru urusan kehutanan selalu mengalami pengurangan alokasi belanja dari APBDM ke APBDP.

Maka dapat disimpulkan Dana bagi hasil SDA yang meningkat ternyata tidak berbanding lurus dengan belanja untuk pelestarian kehutanan

 

Lebih Banyak Belanja Tidak Langsung

Dari alokasi anggaran di dinas kehutanan, terlihat bahwa anggaran untuk mengelola urusan kehutanan lebih banyak di sedot oleh belanja tidak langsung yang sama sekali tidak terkait langsung dengan pemecahan masalah kehutanan

Berikut tabelnya

1

Jika dikaitkan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan kehutanan terjadi penarikan kewenangan dari kabupaten / kota ke Provinsi . Hal ini jelas berkonsekuensi terhadap pelimpahan pegawai dan asset dari kabupaten ke Provinsi

Dengan demikian maka kekhawatiran ke depan belanja tidak langsung akan lebih banyak menyedot komposisi belanja anggaran kehutanan.

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *