Penggunaan Dana Desa Harus Transparan

Aktivis Jari Borneo, Faizal Riza menilai titik kerawanan dana desa sebenarnya hadir karena setiap kabupaten sudah memiliki skala prioritas. Sementara dari sisi pengguna alokasi mungkin tidak ada, tapi soal pengadaan barang jasa harus ada perhatian dan transparan.

“Misalnya pembelian semen, harus pengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) yang sudah diatur pemerintah. Prinsipnya, sepanjang dia transparan kepada masyarakat, maka tidak masalah,” kata Faizal Riza, kemarin.

Lanjut dia,  misalkan ada suatu pekerjaan yang tidak ada dalam SBU seperti jasa konsultasi untuk pembuatan BumDes. Mestinya, kepala desa membuat SK. Sebenarnya, tidak ada kekhawatiran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah desa. Kalau pun ada titik-titik rawan, lebih karena aturan-aturannya belum dibuat.

“Tapi sekarang sudah banyak aturan yang dibuat. Mestinya isu kerawanan pengguna dana desa tidak perlu ada lagi, nanti mereka malah takut dalam bertindak,” ujarnya.

Dalam melakukan pendekatan para penegak hukum, ketika ada kekosongan aturan sebenarnya kepala desa bisa konsultasi dengan Kabupaten. Konsultasi itu bisa dibuat berita acaranya agar menghindari bahwa itu menyalahi aturan. Intinya penegak hukum bukan fokus pada proses pengadaan barang dan jasa, tapi memverifikasi administrasi tadi.

Soal administrasi keuangan dulu sempat jadi masalah karena kurang pahamnya pemerintah desa. Tapi sekarang sudah tidak perlu dikhawatirkan karena sudah ada banyak pelatihan.

Terpenting, desa harus membentuk sistem keuangan desa. Dan ketika ada peraturan yang sebelumnya tidak diatur di atasnya, desa bisa membuat peraturan kepala desa sepanjang disahkan undang-undang. Kades harus konsultasi dengan pihak terkait. Ada transparansi bersama.

Selain itu, pihak lain yang ada di sana, harus bisa memberikan arahan jika memang ada kesalahan. Agar hal itu tidak terulang di lain waktu. Kalau berkaitan dengan administrasi, belum tentu juga dia salah. Yang penting dia tidak fiktif. Untuk mencegah ini, penting adanya transparansi dengan plang kegiatan dan anggaran.

“Secara menyeluruh, desa tidak perlu khawatir selama dia melakukan proses pembangunan secara transparan dan diketahui oleh banyak pihak terkait. Bahwa penegak hukum ada di sana, sah saja. Tapi jangan penegak hukum menjadikan masalah kecil sebagai problem,” ucapnya.

Jika ada anggaran yang digunakan untuk diklat atau studi banding, harus dilihat akuran atau outcome dari kegiatan itu. Misalnya dia belajar ke Pulau Jawa untuk bikin BumDes, sepulang dari sana, dia harus bikin BumDes. Jangan tahun depan malah bikin kunjungan sama.

Pada prinsipnya, tidak ada masalah jika dana digunakan untuk pelatihan atau diklat atau lainnya, sepanjang outcome jelas. Secara administratif, selain ada plang penggunaan anggaran, juga harus ada pemberitahuan hasil APBDes tahun sebelumnya.

“Desa punya empat bidang, pembangunan, pemerintah, pemberdayaan dan pembinaan. Empat aspek ini, komposisinya harus sesuai dengan aturan,” tutupnya.

Sumber : http://www.suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2017/10/04/faizal-riza-penggunaan-dana-desa-harus-transparan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *