Penghargaan Pemeringkatan Badan Publik Tata Kelola Hutan dan Lahan

Komisi Informasi Prov. Kalbar (KI Kalbar) melaksanakan kegiatan peluncuran buku tentang “Mengukur Keterbukaan Informasi Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat” sekaligus pengumuman pemeringkatan badan publik sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL), bertempat di Hotel Santika, Jumat (29/09/2017).

Secara garis besar, buku ini berisi tentang hasil penilaian mandiri badan publik sektor TKHL, SOP PSI pasca putusan sengketa Komisi Informasi, serta Surat Edaran KI Kalbar terhadap informasi dan dokumen yang dikuasai oleh badan publik TKHL.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Ketua KI Kalbar, Rospita Vici Paulyn, ST menyampaikan bahwa badan publik sektor TKHL menjadi perhatian khusus karena kurangnya keterbukaan pada sektor ini, khususnya yang berkaitan dengan perijinan-perijinan serta kebijakan lainnya.

Badan publik terkesan masih menutup ruang kepada publik untuk mengakses informasi serta dokumen yang dikuasai oleh badan publik, dibuktikan dengan banyaknya pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi yang berada pada sektor TKHL yang disebabkan oleh ketidaktahuan badan publik terhadap hak masyarakat atas informasi publik, atau disebabkan adanya aturan-aturan dari atasan badan publik yang sudah ada sebelumnya, dan adanya alasan prinsip kehati-hatian dari badan publik.

“Prinsip kehati-hatian bukan merupakan bagian dari pengecualian informasi, sebab semua informasi yang ada di badan publik merupakan informasi yang terbuka kecuali menyangkut kerahasiaan negara, persaingan bisnis, dan atau kerahasiaan pribadi seseorang yang bukan pejabat negara”, jelas Vici.

“Oleh sebab itu, buku ini disajikan untuk membangun kesepahaman bersama tentang klasifikasi informasi-informasi publik yang dikuasai oleh badan publik TKHL, apakah merupakan informasi yang bersifat terbuka atau tertutup” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, KI Kalbar juga mengumumkan hasil penilaian mandiri keterbukaan informasi badan publik sektor TKHL dan memberikan penghargaan kepada tiga badan publik TKHL yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian.

Ada empat indikator yang menjadi perhatian dalam penilaian tim juri, yaitu menyangkut bagaimana badan publik mengumumkan informasi publik (IP), menyediakan IP, pelayanan IP, dan pengelolaan serta pendokumentasian IP.
Dari 21 Badan Publik TKHL yang dilakukan penilaian, hanya 11 badan publik yang mengembalikan dokumen penilaian mandiri.

Selanjutnya dilakukan visitasi ke badan-badan publik tersebut, dan ditetapkan tiga badan publik yang meraih peringkat tertinggi sebagai badan publik paling terbuka dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik sektor TKHL untuk peringkat I diberikan kepada Kanwil BPN Prov Kalbar, peringkat II diberikan kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Prov. Kalbar, dan peringkat III diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.

Keberhasilan tiga badan publik dalam meraih peringkat tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam mendorong keterbukaan dan memberikan pelayanan informasi yang maksimal di badan publiknya masing-masing, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kalimantan Barat.

Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/30/penghargaan-pemeringkatan-badan-publik-tata-kelola-hutan-dan-lahan

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *