Profil Lembaga

JARI adalah sebuah organisasi yang berbasiskan anggota. Strukturnya meliputi Nasional dan Wilayah

Mukaddimah

Bahwa pembangunan yang tergantung pada kekuatan luar negeri, dilaksanakan oleh pemerintahan yang korup, eksploitatif dan mengabaikan kekuatan masyarakat, terbukti mengakibatkan termarjinalisasinya masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Untuk itu pembangunan harus berbasiskan sumberdaya lokal dan kearifan budaya bangsa, dikelola oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab dengan menempatkan warganegara sebagai pelaku utama pembangunan.

Untuk menjawab tantangan seperti itu perlu adanya wadah yang sistematis melakukan proses pendidikan, advokasi dan menjadi katalisator untuk terciptanya masyarakat sipil (civil society) yang memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap proses pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan kondisi ideal di atas, sekelompok individu yang berasal dari keragaman suku, budaya, agama dan paham bersepakat membangun Gerakan Masyarakat Sipil untuk Transparan dan Akuntabilitas melalui wadah yang disebut JARI Indonesia.

Tujuan

JARI Borneo Barat bertujuan :

mempromosikan/mendorong terciptanya good governance dalam kehidupan masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan.

Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas

Secara konsepsional diartikan sebagai pemenuhan akan hak-hak dasar rakyat, dan tugas pokok JARI adalah melakukan pengawasan atas sarana (pembangunan) untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat tersebut.

Visi :

terbangunnya gerakan masyarakat menjalankan hak-hak pengawasan terhadap keseluruhan proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Misi :

“Memperjuangkan proses pembangunan secara transparan dan akuntabel ; mengembangkan mekanisme pengawasan pembangunan berbasis komunitas; memeperkuat kapasitas komunitas menjalankan pengawasan pembangunan ; mengembangkan jaringan gerakan pengawasan pembangunan berbasisi komunitas ; mendorong terwujudnya good governance, dan sistem pengelolaan kekuasaan yang terbuka dan tangggap terhadap masyarakat”.

Unsur- unsur Utama Menjalankan Peran Pengawasan Pembangunan

•Sosialisasi hak

•diseminasi informasi strategis

•penguatan pengorganisasian komunitas

•penguatan kapasitas dokumentasi

•fasilitasi penanganan kasus

•advokasi transparansi dan akuntabilitas pelaku pembangunan (pemerintah dan non pemerintah) mekanisme akuntabilitas pengawasan

Kegiatan – kegiatan yang pernah dilakukan :

•Pelatihan Kader Pengawas Pembangunan

•Audit pembangunan di aras propinsi dan komunitas

•Pelatihan CO

•Diseminasi Publik tentang Siklus Anggaran dalam bentuk kalender

•Diskusi Publik tentang Transparansi dana pengungsi kerjasama YAPPIKA

•Riset Pro Poor Budget di kabupaten Pontianak kerjasama dengan OXFAM GB

•Pemantauan Distribusi Raskin untuk Kabupaten Pontianak tahun 2004 kerjasama dengan PC NU Kabupaten Pontianak (Sedang)

•Menggagas Kontrak Sosial Caleg dengan Rakyat di 4 wilayah Kerjasama dengan KPU, Panwaslu , Harian Equator dan POS PAHAM Pontianak

•Menerbitkan Tabloid , Media Kampanye gerakan pengawasan pembangunan

•Menyelenggarakan Forum Akuntabilitas Publik sebagai gerakan membangun transparansi dan akuntabilitas masyarakat sipil

.Bedah anggaran tahun 2003 dan 2004 kerjasama dengan NGO lain, Ikatan Alumni Fakultas Teknik dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNTAN

•Seminar Publik : Mendorong Ruang Partisipasi Publik pada Tata tertib DPRD Kalbar Tahun 2004 di Hotel Peony Pontianak

•Training Advokasi Anggaran untuk Mahasiswa, Tahun 2005 di Pontianak

•Sosialisasi RUU Anti Pemiskinan bekerjasama dengan Sekretariat GAPRI Indonesia di Pontiank Tahun 2005

•Advokasi dan Monitoring Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Pontianak, Tahun 2005-2006 bekerjasama dengan OXFAM Hongkong

•Diseminasi Poster APBD Kabupaten Pontianak Tahun 2006 di komunitas

•Bedah APBD Kalbar 2006 bekerjasama dengan INFID di Rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak

•Training Penguatan Otonomi Desa , Sekecamatan Siantan, Desa Jungkat Tahun 2006

Bagikan: