Refleksi Kebijakan Anggaran Desa Untuk Perbaikan Hutan dan Lahan

Dalam melihat kebijakan anggaran desa untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan terdapat beberapa catatan atau poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu :

  1. Pengalokasian APBDes dalam rangka pengelolaan Sumber daya alam semata sebagai ‘pelengkap’ dari sisa kewenangan yang diberikan mandat oleh UU sektoral (UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pengelolaan Sumber Air, UU Perlindungan Petani, UU Penggunaan Tanah dan Air dll );
  2. Aturan Pengalokasian Anggaran Desa untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam akan lebih berdampak menggunakan pendekatan “Kawasan “ Karena Dampak kerusakan Sumber daya alam tidak mengenal wilayah administratif ;
  3. Perlu ada “afirmasi anggaran” bagi Desa yang mendapat Dampak dari kerusakan sumber daya alam (merubah formula DD, ADD dan atau Bantuan Keuangan Kabupaten dan Provinsi );
  4. Kelompok Perempuan di tingkat tapak menjadi kelompok strategis yang perlu terus didorong keterlibatannya

Beberapa hal di atas merupakan bagian dari materi presentasi yang disampaikan oleh Bpk. Faisal Riza dalam kegiatan workshop dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya.

Untuk melihat dan mendownload bahan presentasi tersebut bisa di klik tautan dibawah ini :

Refleksi Kebijakan Angaran Desa Untuk Perbaikan Hutan dan Lahan

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *