Rendahnya Kemampuan pemerintah dalam Penanganan Lahan Kritis

Pontianak-Terbatasnya peran dalam penanganan lahan kritis diakibatkan rendahnya alokasi belanja pertahunnya. Pengelompokkan kegiatan yang masuk pada kategori rehabilitasi hutan dan lahan yang ada pada Dinas Kehutanan terbatas pada koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Output masing-masing kegiatan dalam konteks rehabilitasi hutan dan lahan hanya terbatas pada penyediaan bibit dan mendorong kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian hutan.

Ironisnya, penyediaan bibit pun sangat terbatas, yaitu sekitar 1500 bibit per tahun. Jika dirata-ratakan, maka luasan lahan yang dapat ditanami pada bibit tersebut, adalah sekitar 3,75 hektar per tahun.  Angka tersebut diperoleh melalui:

Rumus1

Asumsi jarak antar bibit yang ditanam adalam 5 x 5 meter

Tabel 11. Alokasi Belanja untuk Kegiatan Penanganan Langsung terhadap Lahan Kritis (dalam ribuan rupiah)

Slide2

Seperti yang ditampilkan pada tabel 11 diatas, rata-rata alokasi belanja yang diperuntukkan bagi dua kegiatan tersebut sebesar Rp. 115.772.000 untuk pengadaan dan persemaian bibit. Jumlah rata-rata belanja tersebut, jika dibagi dengan jumlah bibit yang tersedia, yaitu sebesar  Rp. 77.181,- untuk penyediaan dan penyemaian 1 batang bibit. Ironisnya, bibit tersebut tidak dipersiapkan untuk penanganan rehabilitasi hutan dan lahan secara langsung oleh Dinas Kehutanan, melainkan untuk kebutuhan pihak lain yang membutuhkan untuk kepentingan studi, riset, ataupun penanaman yang berada diluar kendali Dinas Kehutanan Provinsi.  Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi yang dilakukan Dinas Kehutanan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,00062%.

Kecilnya kontribusi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi diakibatkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimilki. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008, Pemerintah Provinsi hanya dapat melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada Taman Hutan Raya. Dan kegiatan yang dilakukan tersebut hanya sebatas kegiatan pendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan berada pada pemerintah pusat (kawasan hutan konservasi kecuali taman hutan raya), pemerintah kabupaten/kota (kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak atau izin), dan pemegang izin.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keterbatasan kewenangan pada pemerintah provinsi berakibat pada kecilnya kontribusi untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini berakibat pula pada terbatasnya alokasi belanja yang diperuntukkan pada penangan urusan tersebut.

Alokasi Ideal Penanganan Lahan Kritis mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014

Jika mengacu pada UU No. 23 tahun 2014, terjadi penambahan kewenangan pada Pemerintah Provinsi dalam urusan kehutanan. Dalam konteks rehabilitasi lahan, pemerintah provinsi berkewajiban melakukan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Jika sebelumnya pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan serupa dalam kawasan hutan skala kabupaten, kewenangan tersebut dialihkan pada pemerintahan provinsi.

Diakibat berpindahnya kewenangan rehabilitasi hutan dan lahan, maka diperlukan adanya rekalkulasi terhadap alokasi belanja penanganan lahan kritis. Untuk mengidentifikasi efektifitas dan efisiensi alokasi belanja pertahun untuk penanganan lahan kritis, dapat dilihat melalui luas lahan kritis dan laju deforestasi. Berdasarkan statistik kehutanan kalimantan barat 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi adalah seluas 1.271.985 Ha ditahun 2014, yang terbagi menjadi  667.383 Ha didalam kawasan hutan, dan 604.602 Ha diluar kawasan hutan.

Berdasarkan luasan lahan kritis tersebut, untuk melihat belanja penanganan rehabilitasi hutan dan lahan yang TELAH dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat, adalah melalui:

Rumus2

Jika diasumsikan laju pertumbuhan lahan kritis adalah 0%, artinya tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya, maka hasil yang diperoleh adalah

Rumus3

Hasil diatas menunjukkan bahwa belanja yang dialokasikan untuk penanganan lahan kritis pada Dinas Kehutanan Provinsi selama ini adalah sebesar Rp. 2.204 per hektar. Bahkan, jika diasumsikan bahwa penanganan lahan kritis yang dilakukan membutuhkan waktu 4 tahun (target tahun 2020), maka biaya penanganan per hektar hanya sebesar Rp. 8.815,-.

Perubahan kewenangan dalam penanganan lahan kritis membutuhkan perumusan ulang terhadap alokasi belanja penanganan lahan kritis. Jumlah yang selama ini dialokasikan untuk penanganan masih sangat rendah. Jika mengacu pada Permenhut No. P.26/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, untuk biaya terendah kegiatan penanaman (termasuklah (1) persemaian dan pembibitan, (2) persiapan lahan, dan (3) penanaman) adalah sebesar Rp. 5.320.400. Biaya tersebut tidak termasuk kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan hutan dan lahan.

Biaya terendah sebesar Rp. 5.320.400 dan tertinggi adalah Rp. 7.315.551

Rumus4

Formula tersebut mengidentifikasi luasan hektar yang dapat ditanami (mengacu pada standar biaya penanaman) dari total alokasi belanja pertahun pada APBD. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Rumus5

Angka tersebut memungkinkan akan semakin kecil jika mempertimbangkan bahwa tidak semua belanja dialokasikan secara langsung untuk penanganan lahan kritis (sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 10 diatas). Jika diasumsikan keseluruhan biaya pertahun (Rp. 1.332.352.357) berkontribusi langsung pada penanganan lahan kritis, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi luas lahan kritis diluar kawasan hutan adalah  2.418 tahun.

 

Jika diumpamakan target penanganan lahan kritis seluas 604.602 Ha akan ditangani dalam waktu 20 tahun, maka targetnya adalah seluas  151.151 Ha lahan kritis harus dapat tertangani tiap tahun. Dalam melacak alokasi belanja ideal, mengacu pada ancaman luasnya lahan kritis, maka jumlah belanja yang harus dialokasikan pertahun adalah sebanyak  Rp. 201 Milyar per tahun.

 

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *