SOP Pelaksanaan Hasil Putusan Sengketa Informasi

Sejak dibentuknya Komisi Informasi (KI) di Kalimantan Barat pada 2015 lalu, telah terjadi sebanyak 23 kasus sengketa informasi. Sebanyak 2 kasus terjadi ditahun 2015, dan peningkatan drastis terjadi ditahun 2016, yaitu sebanyak 21 kasus. Meski terjadi peningkatan jumlah sengketa, namun belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesengajaan dalam menutup informasi oleh badan-badan publik. Ada banyak variabel yang mempengaruhi, semisal meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi, yang tidak sejalan dengan pemahaman badan publik terhadap hak tersebut. Ataupun permasalahan ditingkat badan publik dalam pengelolaan informasi publik, seperti halnya pengelolaan dokumen, kemampuan dalam penyediaan pelayanan informasi, dan banyak kemungkinan lainnya.

Keberadaan KI Kalbar, dalam menangani sengketa informasi cukup strategis, mengingat Komisi Informasi dapat dikategorikan sebagai lembaga quasi yudisial yang putusannya memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Permasalahannya, putusan yang di keluarkan oleh KI yang memenangkan pihak pemohon tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan tidak mempunyai daya paksa terhadap pejabat publik untuk memberikan informasi yang di inginkan oleh pihak pemohon informasi. Meskipun putusan tersebut dianggap inkracht (berkekuatan hukum tetap), namun Komisi Informasi tidak bisa melakukan eksekusi, sita dokumen, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadikan proses penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi menjadi sia-sia.

Beranjak dari pertimbangan tersebut, maka KIP Kalbar bersama dengan JARI, atas dukungan The Asia Foundation, merumuskan Prosedur Standar (SOP) yang dijadikan sebagai acuan dalam memastikan agar hasil putusan dapat ditaati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai diawal februari dengan melibatkan banyak pihak, seperti PTUN Pontianak, Kejari Pontianak, Komisi I DPRD Prov. Kalbar, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, Komnas HAM, Akademisi, AJI Kalbar, dan banyak pihak terkait lainnya. Hasilnya, untuk memastikan agar hasil putusan dapat ditaati oleh pihak termohon, maka keterlibatan banyak pihak sangat dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. “Pemberitaan media massa dianggap penting dalam mendorong pihak termohon untuk patuh terhadap hasil putusan,” jelas Hawad Sriyanto, wakil ketua KIP Kalbar. Disamping itu, dijelaskan pula oleh Hawad, Komisi Ombudsman dapat memberikan teguran, karena masuk dalam kategori mal administrasi, DPRD bersedia membentuk pansus, KomnasHAM dan Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi dan koordinasi dengan badan publik terkait. “Bahkan, dikarenakan pengabaian hasil putusan KIP Kalbar dikategorikan sebagai delik pidana, maka pemohon dapat membuat laporan ke kepolisian jika upaya dari masing-masing pihak tetap diabaikan badan publik,” lanjut Hawad.

Untuk mengakses file dokumen SOP tersebut dapat mengirim permohonan melalui email ke jariborbar@yahoo.com dengan melengkapi biodata dan tujuan penggunaannya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *