Surat Edaran tentang Informasi Publik Terbuka dan Wajib Tersedia Setiap Saat

Sepanjang tahun 2016, tercatat sebanyak 21 pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi Prov. Kalbar. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak mengingat KIP Kalbar baru terbentuk pada maret 2015. Jumlah ditahun 2016 tersebut memungkinkan bertambah ditahun 2017, mengingat baru memasuki mei 2017 telah mencapai 10 pengajuan sengketa.

Sebagian besar informasi yang disengketakan berada pada sektor pengelolaan hutan dan lahan, seperti halnya izin usaha perkebunan, pertambangan, hak guna usaha, dan dokumen-dokumen sejenisnya. Hasil putusan pada sengketa informasi yang dimohonkan, KIP Kalbar sesuai dengan kewenangannya, memutuskan bahwa beragam informasi tersebut bersifat terbuka.

Meskipun demikian, masih terjadi sengketa atas informasi-informasi yang telah diputuskan sebelumnya sebagai informasi yang bersifat terbuka. Kondisi ini mengindikasikan adanya (1) kurangnya pemahaman badan publik terhadap mekanisme pelayanan informasi publik, ataupun (2) ketidakinginan badan publik untuk berbagi informasi publik yang yang bersifat terbuka. Ketidak inginan tersebut dapat diakibatkan oleh banyak hal, semisal adanya penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perundangan, ataupun adanya perbedaan terhadap rujukan peraturan. Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka KIP Kalbar bersama dengan JARI, atas dukungan The Asia Foundation, berupaya untuk menerbitkan surat edaran yang ditujukan pada badan-badan publik, khususnya badan publik yang pernah disengketakan terkait informasi-informasi di sektor tata kelola hutan dan lahan (TKHL).

Kegiatan ini dimulai pada juni 2017 melalui pelaksanaan workshop dengan melibatkan badan-badan publik yang dianggap menyimpan, mengelola, dan menerbitkan dokumen-dokumen yang pernah disengketakan pada sengketa informasi, baik ditingkat lokal maupun tingkat nasional. Selain badan publik, kegiatan inipun melibatkan individu dan CSO yang pernah melakukan sengketa atas informasi/ dokumen disektor TKHL.

Dalam kegiatan tersebut, disosialisasikan pentingnya surat edaran dan berbagi pengalaman dari KI Riau yang telah mengeluarkan produk serupa untuk badan publik wilayah Riau. Hasil dari workhop tersebut dimatangkan kembali oleh tim perumus dan rancangannya didiskusikan pada diskusi terfokus (FGD) pada 10 agustus. Badan publik yang dilibatkan juga merupakan badan publik yang sama dengan badan publik yang hadir workshop sebelumnya. FGD tersebut merumuskan kembali dan mematangkan informasi/ dokumen yang akan diatur dalam SE. Dari hasil FGD tersebut, KIP Kalbar berhasil menerbitkan surat edaran diakhir agustus 2017. Keenam surat edaran tersebut menegaskan informasi/ dokumen yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat pada badan-badan publik, yaitu:

  1. Dokumen Hak Guna Usaha (SE No. 01/SE-KIKALBAR/08/2017)
  2. Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (SE No. 02/SE-KIKALBAR/08/2017)
  3. Dokumen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Izin Sektor Kehutanan (SE No. 03/SE-KIKALBAR/08/2017)
  4. Informasi Status Tanah (SE No. 04/SE-KIKALBAR/08/2017)
  5. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Tahunan, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SE No. 05/SE-KIKALBAR/08/2017)
  6. Dokumen Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan (SE No. 06/SE-KIKALBAR/08/2017)

Untuk mengakses file dokumen surat edaran tersebut di atas dapat mengirimkan permohonan melalui email ke jariborbar@yahoo.com, dengan melengkapi biodata dan tujuannya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *