Wilayah Kelola Rakyat Kubu Raya Tidak Terlindungi

192959lahan

Dari hasil riset Jari Borneo Barat Secara keseluruhan, lebih dari 50% tutupan lahan di Kabupaten Kubu Raya masih dapat dikategorikan sebagai kawasan hutan ataupun wilayah yang didominasi oleh pepohonan. Angka tersebut kemungkinan bertambah ketika berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 3 dari 9 kecamatan yang tidak teridentifikasi tutupan lahannya, yaitu; Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Telok Pakedai, dan Kecamatan Sui Kakap.

Menurut Hasmy Renaldi Peneleti Jari Borneo Barat, Jika merujuk pada citra satelit1, wilayah berhutan di KKR terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

kesatu:Bekas Tebangan Muda Kawasan bekas tebangan dalam rentang waktu dibawah 3 tahun, biasanya wilayah tersebut ditumbuhi pepohonan relatif kecil. Luas kawasan tersebut menempati lebih dari 19% dari

wilayah kubu raya,

kedua:Bekas Tebangan TuaKawasan bekas tebangan dalam rentang waktu diatas 3 tahun, biasanya wilayah tersebutditumbuhi pepohonan relatif lebih besar dari kawasan bawas muda. Luas kawasan tersebut menempati lebih dari 14% dari wilayah kubu raya

Ketiga: Hutan Rimbun Kawasan ini dapat termasuk pula kawasan hutan primer dimana tampilan peta berdasarkan citra

satelit yang diperoleh memiliki tingkat kehijauan yang pekat, dan diperkirakan ukuran kayu pada

kawasan tersebut cukup besar. Luas kawasan tersebut menempati lebih dari 25% dari

wilayah kubu raya secara keseluruhan.

“Berdasarkan hasil tersebut, maka komposisi hutan, terlebih hutan rimbun, masih mendominasi

wilayah KKR. Permasalahannya, jika melihat gencarnya perizinan pada wilayah berhutan yang secara otomatis mengakibatkan penebangan dan pengurangan kawasan berhutan, maka kelestarian kawasan tersebut menjadi terancam,”kata Hasmy.

Hasmy menerangkan, Perubahan status kawasan yang direkomendasikan oleh raperda

RTRW KKR menambah luas kawasan hutan non lindung sebesar 6% dengan mengurangi kawasan APL.

Menurut Hasmy, Untuk masing-masing kecamatan yang tersebar di KKR, sesungguhnya terjadi perluasan kawasan hutan, dengan otomatis mempersempit wilayah kawasan non hutan. Dari 9 Kecamatan di KKR, pengurangan luas kawasan non hutan (APL) terjadi pada 5 kecamatan, yaitu Ambawang (19%), Kuala Mandor (8%), Kubu (6%), Sui Raya (18%), Telok Pakedai (11%). Berkurangnya luas kawasan APL di 5 kecamatan tersebut, maka secara otomatis menambah luas kawasan hutan.

Penambahan status kawasan hutan yang direkomendasikan oleh raperda RTRW KKR seharusnya mampu memberikan perlindungan kawasan. Permasalahannya adalah cukup banyak lahan yang telah

diperuntukkan bagi kepentingan perusahaan.

“Bertambahnya kawasan hutan tidak mampu melindungi kawasan berhutan diwilayah KKR, justru kondisi ini berakibat pada semakin sempitnya ruang yang dapat dikelola masyarakat secara mandiri,”kata Hasmy

Hasmy menerangkan, Berdasarkan data yang diperoleh, jika peluang pemanfaatan tersebut dilihat dari status kawasan dikurangi dengan izin yang telah diperuntukkan bagi kepentingan industri, maka setidaknya masyarakat yang berada pada enam dari sembilan kecamatan di KKR memiliki peluang sangat kecil untuk pemanfaatan ruang. Dari beragam status kawasan pada pola ruang, maka yang paling aksesibel adalah kawasan APL.

“Sempitnya kawasan APL yang masih tersisa tentunya tidak dapat sepenuhnya digunakan masyarakat setempat secara mandiri. Akan ada banyak kebutuhan pembangunan lain pada kawasan APL. Belum lagi kemungkinan ekspansi lahan perusahaan perkebunan mengingat karakteristik perusahaan perkebunan dengan komoditi terbaharuskan cenderung melakukan perluasan wilayah,”kata Hasmy.

Hasmy mengkuatirkan, Kondisi ini tentunya sangat beresiko bagi perkembangan wilayah KKR, semisal konflik horizontal maupun vertikal dalam memperebutkan ruang yang terbatas ataupun kemiskinan yang berkelanjutan akibat kurangnya ruang yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Tentunya beragam permasalahan tersebut akan berakibat pada terhambatnya pembangunan daerah.

Dia menyarankan,untuk melindungi wilayah kelola masyarakat  kebutuhan masyarakat adalah diberikannya jaminan melalui peraturan perundangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan bagi masyarakat setempat. Jika merujuk pada peraturan perundangan ditingkat nasional, setidaknya telah terdapat beberapa skema pengelolaan dan pemanfaatan kawasan (hutan dan non hutan) untuk kepentingan masyarakat.
Copyright © LPSAIR 2016 – Borneoclimatechange

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *